Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Musnahkan Barang Bukti Dari 51 Kasus

LOMBOK TENGAH NTB - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah menggelar pemusnahan barang bukti (BB) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) bertempat di halaman kantor setempat. 

Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004, yang mengamanatkan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan terkait barang rampasan yang diputuskan untuk dimusnahkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H., menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 51 perkara yang telah tuntas ditangani.  

"Pemusnahan ini adalah kewajiban hukum sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas kami dalam pengelolaan barang bukti. Ini wujud komitmen kami dalam menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan berintegritas,"katanya.

Putri juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antarpenegak hukum di Lombok Tengah serta memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa setiap tindak kejahatan akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Rincian Barang Bukti

Barang bukti dari 51 perkara tersebut meliputi:

Narkotika & Obat Terlarang: Sabu seberat 21,306 gram, 539 butir Carisoprodol, dan 100 butir Tapentadol.

Peralatan Pendukung: Alat hisap (bong), timbangan, plastik klip, korek api, tas, dan dompet.

Barang Bukti Lainnya: Pakaian (dewasa dan anak-anak), selimut, senjata tajam (parang), kunci duplikat, obeng, linggis, rekaman CCTV, kartu ATM, serta BPKB dan barcode BBM palsu.

Produk Tanpa Izin: Jamu Rapet Perawan (JRP) tanpa izin BPOM.

"Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara diblender, dibakar, atau dipotong kecil-kecil menggunakan alat khusus agar tidak dapat dipergunakan kembali," tambah Kajari.

Apresiasi Pemerintah Daerah

Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., yang turut hadir, memberikan apresiasi atas keterbukaan Kejari dalam mengelola barang bukti. Menurutnya, transparansi ini penting sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

"Pemerintah berterima kasih atas transparansi yang ditunjukkan Kejari. Kami berharap proses penegakan hukum yang konsisten ini dapat menekan angka kriminalitas di Lombok Tengah. Kami mengimbau masyarakat untuk menjauhi segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum," pungkas Nursiah.

Berbagi :