Admin Perangkat Daerah di Lombok Tengah Dibekali Bimtek Penulisan Berita
Lombok Tengah, NTB - Admin perangkat daerah mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Berita di Ruang Rapat Inspektorat Lombok Tengah.
Bimtek ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyampaikan capaian program kepada masyarakat melalui media digital, sehingga informasi pemerintah lebih transparan dan mudah diakses publik.
Hasil evaluasi menunjukkan dari total 32 website perangkat daerah, 9 aktif dan 23 tidak aktif, sedangkan dari 12 website kecamatan, 2 aktif dan 10 lainnya belum beroperasi secara optimal.
Kesembilan perangkat daerah yang aktif dan menerima sertifikat penghargaan adalah Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pertanian, dan Sekretariat DPRD.
Dua kecamatan yang aktif adalah Kecamatan Praya dan Kecamatan Jonggat, sementara sepuluh kecamatan lainnya belum memperbarui informasi di website.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah menekankan pentingnya peran admin perangkat daerah untuk aktif menyampaikan capaian program kegiatan masing-masing perangkat daerah, agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah.
"Jangan sampai informasi tidak disajikan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus diketahui masyarakat. Ini juga bagian dari amanah Undang‑Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi secara transparan," ujarnya.
Menurut Nursiah, publikasi yang rutin dan akurat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah serta mempermudah masyarakat mengikuti setiap program yang dijalankan.
Kepala Dinas Kominfo Lombok Tengah Lalu Herdan berharap, setelah kegiatan ini publikasi kegiatan perangkat daerah meningkat signifikan.
"Diskominfo akan terus memantau dan mendampingi perangkat daerah untuk memastikan informasi sampai ke masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pemantauan website dan media sosial masing-masing perangkat daerah," terangnya.
