Pemuda Batujai Tagih Keterbukaan Pemdes, Proyek Pokir Rp 88,6 Juta Hingga Bansos Jadi Sorotan
Lombok Tengah, NTB – Pemuda Desa Batujai menggelar aksi damai pada Senin (20/7/2026) sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal pembangunan desa. Aksi tersebut mendapat respons positif dari Pemerintah Desa (Pemdes) Batujai yang membuka ruang dialog dengan mempersilakan perwakilan pemuda menyampaikan aspirasi secara langsung di kantor desa.
Koordinator Umum Pemuda Desa Batujai, Badrul Muhayat, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari kepedulian terhadap kemajuan desa, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.
"Aspirasi ini murni dilandasi niat baik dan kepedulian. Kami menyadari kemajuan desa membutuhkan sinergi yang erat. Karena itu, kami tidak bermaksud mendiskreditkan siapa pun, melainkan mengajak seluruh elemen untuk duduk bersama melakukan evaluasi demi kebaikan Desa Batujai," ujarnya.
Dalam dialog tersebut, pemuda menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah permintaan klarifikasi terkait proyek Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp88,6 juta dengan nomenklatur "Rehabilitasi Aula Pemuda Desa Batujai".
Selain itu, pemuda meminta perbaikan sistem birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan responsif. Mereka juga mendorong evaluasi terhadap kinerja aparatur dusun guna memastikan pelayanan publik berjalan secara adil serta meningkatkan transparansi dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Di bidang keamanan, pemuda mengusulkan penguatan kolaborasi antara Pemerintah Desa, Badan Keamanan Desa (BKD), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurut mereka, langkah pencegahan perlu diperkuat melalui sinergi seluruh elemen desa.
Pemuda juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas publik yang dinilai perlu mendapat perhatian, seperti kelayakan kamar mandi kantor desa dan percepatan penyelesaian pembangunan lapangan desa agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, pemuda meminta aparatur desa, khususnya Kepala Dusun dan Humas, lebih terbuka terkait proses rekrutmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Mereka menilai transparansi informasi dan edukasi publik harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, perwakilan pemuda secara resmi meminta Pemerintah Desa memfasilitasi keterbukaan informasi dengan menyediakan data-data yang berkaitan dengan seluruh poin aspirasi tersebut agar dapat dikaji secara objektif.
"Kami berharap Pemerintah Desa membuka data-data terkait aspirasi ini agar dapat kami kaji secara objektif. Pemuda senantiasa siap menjadi mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal setiap kebijakan desa," kata Badrul.
Menutup dialog, Koordinator Lapangan Pemuda Desa Batujai, Riski Amin Al-Qadry, menekankan pentingnya membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah desa dan pemuda agar setiap program dapat berjalan secara sinergis.
"Kami meminta Pemerintah Desa untuk terus menjalin komunikasi secara langsung dengan pemuda apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan kepemudaan. Dengan komunikasi yang baik, setiap program dapat ditindaklanjuti lebih cepat demi kemajuan Desa Batujai," pungkasnya.
