Desa Perampuan Nyaris Jadi Danau Buatan — Kades Zubaidi Murka: “Saluran Ditutup, Perumahan Didirikan, Warga Kami Dikorbankan!”

LOMBOK BARAT, NTB - Banjir di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, bukan lagi sekadar bencana musiman. Warga menyebutnya “air kiriman dari keserakahan pengembang.” Dan Kepala Desa Perampuan, H. Zubaidi, M.Pd, membuka fakta yang selama ini ditahan: saluran air dipangkas, dipersempit, bahkan ditutup demi proyek perumahan.

Zubaidi tak lagi berbicara halus. Ia menegaskan bahwa banyak pengembang—terutama yang berasal dari luar Lombok Barat—masuk secara masif, membangun perumahan tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat setempat.

“Mereka datang bawa gambar, bawa alat berat, bangun perumahan. Tapi saluran air? Diperkecil, dipotong, ditutup! Begitu banjir, mereka lepas tangan. Warga kami yang tenggelam!” tegas Zubaidi dalam nada geram.

Menurutnya, saluran besar yang dulunya menjadi jalur utama pembuangan air kini berubah menjadi lobang-lobang kecil tak berfungsi, beberapa bahkan hilang tertutup pondasi proyek.

“Saya turun langsung lihat. Saluran selebar setengah meter berubah jadi selebar ember. Ini bukan kelalaian lagi, ini tindakan yang merugikan rakyat,” ujarnya menambahkan.

“Perampuan jadi korban bisnis besar!”

Warga juga mulai bersuara lantang. Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya menyebut:

“Banjir bukan dari langit saja, tapi dari rakusnya pengembang yang cegat jalur air. Perumahan makin banyak, saluran makin hilang. Mau jadi apa desa ini?”

Bukan hanya warga, data lapangan desa juga menunjukkan beberapa titik banjir mengalami peningkatan tinggi genangan setelah beberapa proyek perumahan baru dibangun.

Zubaidi menegaskan bahwa desa sering kali tidak dilibatkan sejak awal.

“Jangankan koordinasi, dikasih tahu saja tidak! Tahu-tahu bangunan berdiri, saluran sudah hilang. Jadi kami yang menanggung amarah warga, bukan pengembangnya.”

Desakan untuk Pemkab Lombok Barat: “Jangan hanya urus izin, tapi lihat kerusakannya!”

Kades Perampuan mendesak Pemkab Lombok Barat bergerak cepat dan tegas. Ia meminta pemerintah daerah menghentikan praktik pembangunan yang merusak tata ruang desa.

“Kalau pemerintah hanya terima izin tanpa turun lapangan, maka banjir ini bukan bencana alam — tapi bencana kebijakan,” ucapnya tajam.

Menurut Zubaidi, jika dibiarkan, Perampuan bisa berubah menjadi “desa cekungan permanen” setiap hujan besar.

“Kami bukan anti pembangunan. Tapi kalau pembangunan itu menenggelamkan warga kami, itu namanya bukan pembangunan, tapi pembantaian ruang hidup!” tegasnya.