Warga Desa Batulayar Barat Ancam Segel Sumur Bor Berizin di Kawasan Villa

LOMBOK BARAT, NTB – Puluhan warga Desa Batulayar Barat mendatangi kantor Desa, Selasa (3/9/2025), mendesak sikap tegas Kepala Desa terkait dugaan penggelapan dana oleh Sopantini, pemilik sumur bor berizin yang memasok air ke sejumlah villa di kawasan Batulayar Barat.

Warga kecewa karena sumur bor yang semestinya disebut untuk kepentingan masyarakat justru diduga dijadikan bisnis jual beli air. “Kami tidak pernah menerima manfaat dari keberadaan air tersebut, tapi nama kami dicatut seolah-olah menikmati fasilitas itu. Bahkan ada aliran dana Rp250 ribu per bulan dari sepuluh villa,” tegas Hasbullah, Kepala Dusun Batu Bolong Duduk.

Aksi protes sebenarnya sudah dilakukan sejak Kamis (27/8/2025), namun warga tak menemukan Kepala Desa. Mereka pun kembali mendatangi Kantor Desa keesokan harinya. Suasana sempat memanas karena warga menduga dana tersebut juga mengalir ke Kepala Desa Batulayar Barat.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Batulayar Barat, Marjuni, membantah keras. “Tidak ada kami menerima sepeserpun dari Sopantini. Justru warga kecewa karena merasa dicatut namanya,” ujarnya.

Warga lantas menuntut Sopantini membayar Rp140 juta sebagai kompensasi, mengingat bisnis air tersebut sudah berjalan sembilan tahun. Jika tuntutan tak dipenuhi, warga mengancam menutup paksa sumur bor itu.

Sopantini Membantah, Klaim Punya Izin Resmi

Sopantini membantah semua tudingan warga. Ia menegaskan sudah memiliki izin pengelolaan air tanah dari pemerintah pusat melalui OSS yang baru keluar Juli 2025. Menurutnya, air dari sumur bor memang diperuntukkan bagi sembilan villa di kawasan bukit Batulayar Barat, namun ia tetap menyalurkan air gratis untuk masyarakat.

“Tuduhan Rp250 ribu per villa tidak benar. Yang betul, biaya dari semua villa jika digabung hanya Rp250 ribu per bulan. Itu untuk listrik, pajak, dan CSR berupa air gratis bagi warga,” jelasnya.

Ia juga menolak permintaan warga membayar Rp140 juta. “Kalau dihitung per meter kubik, nilainya tidak sampai ratusan juta. Kami justru siap mengeluarkan Rp24 juta untuk kepentingan bersama. Perlu ada pipanisasi agar air bisa langsung ke rumah-rumah warga,” katanya.

Sopantini menyebut keberadaan sumur bor itu justru solusi karena Perumda Air Minum tidak mampu menjangkau kawasan bukit. Dari 40 villa yang ada, baru sembilan yang terlayani. Ia juga menegaskan sudah rutin membayar pajak ke Bapenda Lombok Barat.

Terkait penghentian aliran air ke kantor desa, Sopantini beralasan karena sudah ada sumur bor bantuan pemerintah. “Kami berharap aparat desa juga mengelola sumurnya dengan baik. Prinsipnya, kita bisa saling belajar untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.